TNews, JEMBER – Meski sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, Bupati Jember Muhammad Fawait tetap memantau jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya. Dari Mekkah, ia memimpin rapat konsolidasi secara daring bersama Satuan Tugas MBG dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember, Minggu (2/3/2026).
Rapat yang berlangsung virtual itu tak sekadar formalitas. Dalam arahannya, Fawait menekankan bahwa MBG bukan hanya soal membagikan makanan kepada siswa. Di hadapan para pengelola dapur, ia mengingatkan bahwa kualitas gizi anak hari ini akan menentukan daya saing Indonesia dua dekade mendatang.
“Pembangunan tidak cukup lewat infrastruktur. Kekuatan bangsa ada pada kualitas manusianya,” tegasnya melalui sambungan video.
Di balik isu gizi, program ini juga memunculkan pergerakan ekonomi baru di tingkat lokal. Berdasarkan proyeksi Pemkab, sekitar 270 dapur SPPG akan beroperasi di Jember. Dari jumlah itu, potensi serapan tenaga kerja diperkirakan bisa menyentuh 15 ribu orang.
Angka tersebut belum termasuk efek berantai dari kebutuhan bahan baku. Petani, pelaku UMKM, hingga distributor bahan pangan diproyeksikan ikut terdongkrak oleh permintaan rutin dari dapur-dapur MBG.
Fawait bahkan menyebut estimasi perputaran dana program ini di Jember bisa mencapai Rp4 triliun. Nilainya hampir setara dengan APBD Jember 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. Jika dikelola optimal, dana sebesar itu diyakini mampu menggerakkan sektor riil sekaligus menekan angka kemiskinan.
Namun di balik potensi besar tersebut, sejumlah catatan mengemuka. Pj Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, mengungkapkan masih ada sekitar 50 SPPG yang belum mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
Dari hasil evaluasi lapangan, beberapa dapur juga diminta memperbaiki kualitas air dan sarana pendukung agar memenuhi standar kelayakan. Pengawasan mutu, termasuk penyimpanan sampel makanan, disebut menjadi prosedur wajib.
“Kualitas tidak bisa ditawar. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Pemerintah daerah berencana memperketat koordinasi rutin bulanan antara Satgas, pengelola dapur, camat, hingga puskesmas. Sistem pelaporan menu harian dan integrasi CCTV dapur ke pusat pemantauan pemkab juga tengah disiapkan.
Dalam rapat itu, Fawait juga menegaskan agar tidak ada pengurangan alokasi anggaran menu. Ia menyebut nominal Rp10 ribu untuk siswa SMP dan Rp8 ribu untuk jenjang lainnya merupakan hak penerima manfaat.
Ia mengingatkan, pelanggaran atau kelalaian yang merugikan program bisa berujung pada sanksi hingga suspensi dari Badan Gizi Nasional. Satgas daerah, kata dia, bertugas memastikan pengendalian dan percepatan perbaikan berjalan efektif.
Di akhir rapat, Bupati menyampaikan apresiasi kepada mayoritas SPPG yang dinilai telah bekerja sesuai standar. Ia bahkan berencana memberi penghargaan bagi pengelola terbaik di akhir tahun sebagai bentuk motivasi.* (Andre)
