TNews, KEDIRI – Gabungan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan mengadakan aksi protes di beberapa lokasi di Kota Kediri pada Kamis (27/06/24). Massa dari berbagai elemen, termasuk PC SAPMA Pemuda Pancasila, Saroja, GMBI, dan GPM Swahira, mendatangi Kantor Bersama Samsat Kota Kediri, Dinas Perhubungan, Mako Satpol PP, dan Polres Kediri Kota.
Aksi ini bertujuan untuk meminta pihak terkait memberantas praktik pungli di Samsat Kota Kediri, mempermudah pelayanan wajib pajak, dan memastikan tidak ada oknum yang tidak berwenang bertugas di Samsat. Selain itu, massa juga menuntut penindakan terhadap parkir liar dan penutupan penitipan sepeda motor di sekitar sekolah, khususnya di tingkat SMP sederajat.
“Banyak media memberitakan bahwa kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pelajar. Kami sangat prihatin,” ujar Arif Fatikhunada, Ketua GPM Swahira, dalam orasinya.
Saat mendatangi Dinas Perhubungan, massa ditemui oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Andik Arafik. Dia menjelaskan bahwa telah dibentuk tim intensifikasi untuk menegakkan aturan terhadap parkir liar. “Kami memiliki 5 bis dan 1 elf untuk digunakan sebagai angkutan pelajar. Ini sudah dimaksimalkan. Namun, karena kami harus melayani 46 kelurahan, anggaran kami terbatas. Kami akan berusaha mengusulkan penambahan bis ke Kementerian Perhubungan,” terangnya.
Massa kemudian bergerak menuju Mako Satpol PP dan ditemui oleh Sekretaris Satpol PP Agus Sutrisno, didampingi Agus Dwi Ratmoko selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Mereka menuntut agar Satpol PP berperan aktif dalam menangani masalah pelajar yang belum cukup usia mengendarai sepeda motor dan menitipkan kendaraannya di sekitar sekolah.
“Tuntutannya bukan menutup tempat penitipan sepeda motor, tapi membatasi agar tidak menerima pelajar yang hendak menitipkan sepeda motor. Kami akan koordinasi dengan satuan kerja terkait sebagai tindak lanjut,” ujar Agus Dwi Ratmoko.
Aksi kemudian dilanjutkan ke Mapolres Kediri Kota. Koordinator lapangan Bagus Romadhon menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan audiensi dengan Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramasta Priaji. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berbenah dan mengevaluasi pelayanan Samsat agar berjalan lebih baik kedepannya.
“Kami sepakat untuk melakukan pembenahan agar pelayanan Samsat lebih baik dan menindak oknum yang tidak berwenang. Kami berharap wajib pajak tidak lagi dipersulit dan situasi tetap kondusif,” pungkas AKBP Bramasta Priaji. Bagus Romadhon juga menambahkan bahwa dengan adanya banyak komplain ini, diharapkan oknum-oknum yang tidak berwenang tidak lagi berada di Samsat, dan pelayanan kepada wajib pajak bisa berjalan lancar.*
